Masukkan Code ini K1-9DBE36-X
untuk berbelanja di KutuKutuBuku.com

Rabu, 18 Februari 2009

Pengembangan ICT Berbasis Wilayah


Pengembangan ICT Berbasis Wilayah

Mengutip Pidato Al Gore, cawapres AS, Texas, 1992.

Apabila sebuah jalan raya super untuk informasi menjadi suatu bagian dari kebijakan nasional, jalan tersebut dapat membuat transformasi suatu bangsa, dengan cara mengangkat derajat komunikasi, pengetahuan, dan pendidikan.

Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalimat itu terasa aneh bagi saya, di dekade 1980-an saat saya masih duduk di bangku SD. Yang ada dalam pikiran saya waktu itu; Tiongkok merupakan negara besar dengan populasi penduduk yang berlebihan, terisolasi di bawah pemerintahan Mao Ze Dong. Bagaimana mungkin menuntut ilmu di negara seperti itu?

Namun tak sampai dua dekade sesudahnya, tiba-tiba Tiongkok melesat menjadi salah satu negara industrialis terkemuka di dunia, bukan hanya di Asia. Saya teringat kembali pada pernyataan tentang menuntut ilmu sampai ke negeri Tiongkok, saya berusaha mencari tahu, apa yang bisa membuat Tiongkok maju begitu pesatnya hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Semua pembahasan menuju pada suatu titik bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya ditulis ICT) merupakan alat yang sangat vital bagi peningkatan kemakmuran suatu negara. Seperti ditulis David Sheff dalam bukunya China Dawn (2003), “Teknologi informasi menyediakan keuntungan gerakan evolusioner untuk transformasi ekonomi bangsa secara tepat karena hal ini akan membuat gerakan revolusioner industri bangsa”.

Begitu Tiongkok membuka diri dan kabel-kabel serat optik ditanam menghubungkan berbagai tempat terpencil dari pedesaan ke seluruh penjuru dunia, kapasitas bandwith yang sangat besar dimanfaatkan untuk menunjang jalur informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan.

Mengutip penjelasan Menkominfo,terdapat tiga nilai positif yang terkandung dalam ICT.

Pertama ICT membentuk jaringan. Peran ICT akan menghubungkan daerah satu dengan yang lain dan bermanfaat untuk hal-hal positif, seperti jaringan kerja pemerintahan, perdagangan, pertukaran pelajar dan lain-lain.

Kedua, nilai transparansi. Fasilitas ICT dapat digunakan pemerintah sebagai sarana publikasi laporan keuangan pemerintah, agar publik dapat menilai.

Dan ketiga adalah nilai pemberdayaan masyarakat.

Tampaknya fungsi dan tujuan dari ICT selaras dengan kebijakan otonomi daerah yaitu meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada potensi lokal, dengan sasaran terwujudnya kemandirian daerah yang berbasis potensi lokal, meningkatnya kemampuan keuangan daerah, meningkatnya kinerja yang sinergis di antara unsur-unsur penentu kebijakan.

Peran serta ICT sebagai jalan raya bebas hambatan bagi informasi dan komunikasi jika dijalankan secara serius dan terpadu tentunya dapat menjembatani sasaran kebijakan otonomi daerah menuju tujuan pembangunan milenium Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDG's) 2015 yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dan memastikan kelestarian lingkungan hidup .Dengan adanya sarana yang membantu akses informasi secara real time menuju ke daerah-daerah terpencil di pedesaan, diharapkan masyarakat akan mengalami intelektualisasi diri dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh daerah mereka masing-masing. Masyarakat akan mengalami suatu proses pembelajaran secara global sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan kata lain, apa yang menjadi tujuan dari MDG's 2015 secara otomatis akan tercapai.

Semua ini bukanlah sebuah mimpi tetapi untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras dan koordinasi yang baik di segala bidang. Karena investasi yang diperlukan untuk membentuk sistem e-province tidak sedikit, maka untuk mendukung efektivitasnya diperlukan SDM yang kreatif, ulet, dan penuh tanggung jawab.

Bayangkan saja suatu saat nanti, petani di Gorontalo berkumpul di balai desa untuk mengadakan e-conference dengan petani di Jepang mengenai sistem pengairan sawah daerah tandus, atau para peternak sapi di Bonebolango sibuk melakukan e-discuss dengan peternak di Belanda mengenai pembenihan sapi bibit unggul, atau para nelayan di Boalemo sedang melelang hasil tangkapannya ke Jepang menggunakan fasilitas e-commerce, semuanya bisa saja terjadi! Belum lagi kemajuan di bidang pendidikan yang akan menerbitkan jagoan-jagoan olimpiade baru, yang memungkinkan anak-anak sekolah benar-benar dapat menuntut ilmu sampai ke negeri Tiongkok, tanpa harus pergi ke Tiongkok!


Kamis, 12 Februari 2009

Daya Tarik Jembrana sebagai kearifan dan keunggulan lokal




Daya Tarik Jembrana (BALI) sebagai kearifan dan keunggulan lokal (Benchmarking Rendik3 PPW Pascasarjana Unhas)

Sebagai salah satu kabupaten termiskin di provinsi Bali di Indonesia dengan PAD 14,9 Milyar lalu muncul pertanyaan mengapa daerah ini dikatakan miskin tetapi selalu menjadi sasaran kunjungan study comperative dari berbagai pemerintah daerah/kota lain di Indonesia termasuk dari lingkungan akademis,apa daya pesonanya, kelebihan sekaligus keunggulan lokalnya?

Dibawah kepemimpinan Prof DR drg I Gede Winasa sebagai Bupati Kepala Daerah Jembrana memiliki keunggulan dalam hal “Kebijakan Pelayanan Publik” yang pro rakyat”. Kebijakan publik tsb berpedoman pada visi dan misi pembangunan Kab Jembrana yaitu :

Visi : “Terwujudnya masyarakat jembrana yang sejahtera,berkeadilan ,beriman, dan berbudaya.

Misi : “ Meningkatkan kualitas hidup (Quality of live) masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat (perekonomian)

1. Peningkatan pelayanan umum (public service) meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan sosial budaya.

2. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antara seluruh lapisan masyarakat dalam heteregenitas agama,suku dan adat-istiadat.

3. Mewujudkan supremasi hokum dan menciptakan pemerintahan yang bersih ,efektif dan efisien.

Berdasarkan visi,misi tersebut , maka Pemkab Jembrana mengeluarkan kebijakan Umum melalui SK Bupati jembrana No 1278/HOT/2006. Kebijakan umum ini oleh Bupati dinamakan dengan “ Manajemen DOA”.

Berikut ini adalah alur kerangka pikir manajemen DOA

kerangka pikir kab jembrana.jpg

B1. Program kebijakan peningkatan kualitas hidup

Sub program peningkatan kualitas pendidikan bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi masyarakat, serta untuk peningkatan mutu pendidikan dgn indikator angka partisipasi kasar (APK), angka drop out (DO) dan nilai UAN.

2. Sub Program peningkatan derajat kesehatan

Bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarkat deng indikator angka kesakitan, dan angka harapan hidup, dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu : keturunan ,lingkungan perilaku, serta pelayanan kesehatan.

3. Sub program peningkatan daya beli

Memiliki indicator : pendapatan perkapita, serta angka kemiskinan program ini dilakukan melalui strategi

- Peningkatan pendapatan

- Perluasan kesempatan kerja

- Mengurangi beban keluarga

Strategi peningkatan pendapatan melalui program :

- Pemberdayaan Pokmas

-Pemberdayaan koperasi (Program pola kemitraan)

- Pemberdayaan anggota keluarga

Bantuan yang diberikan oleh pemkab berupa bantuan teknis seperti produksi pasar, modal, manajemen. Bantuan modal berupa pinjaman modal dengan pola dana bergulir dengan pengawasan “Tanggung Renteng” (porda No 3 thn 2006).

Strategi perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui program pemagangan dan bursa tenaga kerja.

B2. Program pelayanan publik

Program ini terdiri dari :

-Perbaikan infrastruktur seperti jalan, air, listrik, sarana umum, serta lingkungan hidup.

Sistem administrasi dan informasi meliputi : identitas penduduk dan perizinan serta akses informasi.

-Sosial ekonomi dan budaya

Kesemuanya dilakukan dengan tujuan “ Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanaan publik” (Kep Bupati No. 391 thn 2003)

B . Solusi Rendik untuk Penerapan didaerah :

- Pelayanan Publik pada setiap daerah terutama dikawasan timur Indonesia (Sulawesi, Maluku dan papua)

Program tsb yaitu :

1. Program peningkatan kualitas pendidikan dengan strategi membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan program pembebasan biaya sekolah pada setiap siswa setiap sekolah negeri dari tingkat SD s/d SLTA yang besarnya tergantung kondisi keuangan setiap daerah, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu serta berprestasi.

2. Pengembangan model pendidikan dengan program pengembangan sekolah kajian atau percontohan yang berpola pendidikan berdasarkan budi pekerti, iptek dan disiplin pola pengembangan budi pekerti diadopsi pada pola pendidikan pesantren, iptek sesuai sistem pendidikan di jepang dan disiplin dalam peningkatan pola pendidikan SMU Taruna Nusantara.

3. Program peningkatan derajat kesehatan dengan strategi meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas akses pelayaan kesehatan dgn program yang diterapkan adalah pemberian Asuransi kesehatan masyarakat (JKJ) dgn jaminan sosial dari daerah (jamsosda). Program ini merupakan program kesehatan untuk masyarakat miskin dgn mendapat pelayanan kesehatan secara gratis termasuk rawat inap dan berlaku pada rumah sakit negeri maupun swasta.

4. Program Peningkatan daya beli masyarakat dgn strategi peningkatan pendapatadan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memberdayakan pokmas, koperasi dan pemberdayaan anggota keluarga. Bantuan yang dapat diberikan adalah bantuan teknis mis proses produksi, pemasaran, modal dan manajement untuk bantuan modal berupa pinjaman dengan pola dana bergulir.Selain itu dapat pula dikembangkan pola kemitraaan antara koperasi dan masyarkat (petani). By .admin