PROGRAM STRATEGIS APA SAJA YANG DIPRIORITASKAN UNTUK MENINGKATKAN IPM (HDI) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN BAGAIMANA MEKANISME OPERASIONALNYA.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indicator utama keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh suatu Negara,khususnya bagi Negara berkembang. Penetapan peringkat IPM/HDI bagi Negara berkembang didasarkan pada tiga dimensi berikut : 1).Usia harapan hidup (longevity),2).Pengetahuan (knowledge) dan 3).Standar hidup (standard of living).Berpedoman pada tiga dimensi tersebut, maka UNDP sebagai salah satu organisasi kerja PBB telah menetapkan bahwa bangsa Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 an Negara berkembang di seluruh dunia.tertinggalnya bangsa Indonesia dari Negara berkembang lain di Asia khususnya kawasan Asia Tenggara memacu pemerintah untuk mencari berbagai langkah alternative untuk menaikan peringkatnya.Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut sepenuhnya diserahkan kembali kepada setiap daerah (Provinsi dan Kota/kabupaten) agar melakukan upaya progresif demi meningkatkan pembangunan bagi tiga dimensi tersebut.

Tiga dimensi itu dapat dioptimalkan melalui kegiatan yang nyata, tepat dan berkesinambungan dengan menampilkan peran aktif semua komponen di daerah, baik pemerintah daerah, stakeholder maupun masyarakat secara menyeluruh. Untuk indikator usia harapan hidup didukung oleh program konkrit seperti : 1).perbaikan kesehatan masyarakat, 2).pencegahan penyakit menular yang membahayakan, 3).pembangunan sarana dan prasarana kesehatan,dan 4). Peningkatan standar gizi makanan dan minuman agar lebih hegienis. Indikator pengetahuan dapat ditingkatkan melalui program seperti; 1).pemberantasan melek huruf pada masyarakat,2).Pemberantasan angka buta huruf. Sementara itu,indicator standar hidup dapat diukur dengan program seperti : 1).daya beli masyarakat,2).pemenuhan kebutuhan dasar ( basic needs) dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini baru berada peringkat 23 dari 33 Provinsi di Indonesia. Posisi ini bila disbanding provinsi lain di wilayah Timur Indonesia, maka termasuk rendah. Ironisnya Provinsi Sulawesi Selatan adalah pioneer bagi kawasan Timur Negara kita.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendesain program pembangunan menjadikan peningkatan IPM sebagai agenda prioritas pembangunan dengan berbasis pada potensi SDM dan SDA yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan suatu kepedulian serius dari pemerintah daerah untuk memperbaiki peringkat IPM yang terbilang merosot rendah.Partisipasi masyarakat dan dukungan aktif semua aparat di daerah adalah kunci keberhasilan perjuangan dimaksud.
Upaya mengaktualkan agenda priorotas tersebut dalam mencapai keberhasilannya dapat dilakukan dengan rancangan program/tawaran program berikut:

1.Untuk Usia Harapan Hidup ( longevity ) yang didukung oleh program : a).perawatan masyarakat kelompok marginal secara intensif dengan standar biaya yang terjangkau, b).Relokasi penyakit menular yang membahayakan, c) pencanangan lingkungan permukiman yang bersih di area kota dan desa, d). Perbaikan gizi masyarakat teristimewa anak-anak, e).pengawasan melekat terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat kimia.

2.Untuk peningkatan pengetahuan ( knowledge ) dapat didukung oleh program: a).Aksi pemberantasan buta huruf bagi masyarakat untuk semua kategori usia, b). Penetapan usia sekolah skala daerah, c).pembukaan lembaga pendidikan tingkat dasar non formal, d).pemberdayaan dan fasilitasi kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang pengembangan kualitas SDM.

3.Untuk penciptaan standar hidup ( standard of living ) dapat didukung oleh program : a).Daya beli masyarakat, b).pendapatan perkapita daerah di tingkatkan, c).Kompromi harga pasar antara pemerintah dan pengusaha/pedagang.
Melalui rancangan program yang ditawarkan ini, kontribusinya akan berdampak pada perbaikan peringkat IPM di Sulawesi Selatan. Upaya mengaktualisasikan obsesi pemerintah tersebut hanya dapat nyata apabila didukung oleh suatu partisipasi aktif dari semua komponen di daerah. Interkoneksi antara semua kekuatan di daerah akan menghadirkan sebuah semangat dan kerjasama yang kokoh,ulet dan terampil dalam menyongsong keberhasilan pembangunan IPM itu sendiri.

Secara obyektif saja, dapat dikatakan bahwa upaya menaikan IPM di provinsi ini,terkesan hanya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sementara komponen lain seperti masyarakat berperan sebagai obyek semata. Padahal seyogianya pemberdayaan dan pemanfaatan SDM setidaknya lebih optimal sebagai perwujudan pengabdian terbaik dari masyarakatnya bagi daerahnya sendiri. Argumentasi lain yang dapat diangkat sebagai asumsi lepas yakni bahwa perbandingan kualitas SDM Provinsi Sulawesi Selatan lebih siap baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai tambahan pula bahwa secara demografi,penduduk daerah ini terhitung padat dari keseluruhan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Kepadatan ini terkonsentrasi pada daerah-daerah di luar kota Makassar(kabupaten-kabupaten). Bila parameter yang digunakan untuk menentukan kapasitas penduduk tersebut sesuai indicator yang dipakai oleh IPM, maka hasilnya sebagaimana adanya.
Sebaliknya cara yang dipakai sekarang yakni membebaskan biaya untuk tiga perjuangan daerah ( Longevity, Knowledge dan Standard of living )adalah baik dari sisi kemampuan public, tapi membawa dampak lain yang cenderung negative. Alasannya bahwa kebijakan ini melemahkan semangat dan kemauan kerja/daya dan usaha masyarakat, melainkan hanya tetap pasrah pada keadaan sambil mengahrapkan bantuan dari pemerintah. Lebih fatalnya lagi jika terjadi pergantian pejabat pemerintahan di daerah akan menghantar masyarakat pada ambang yang tidak menentu,dimana mekanisme ini berubah seperti sediakala. Disinilah kredibilitas pemerintah dimata masyarakat menjadi surut. Oleh karena itu, sebaiknya diberikan keringanan bukan penghapusan terhadap biaya untuk tiga indicator IPM tersebut.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian tiga permasalahan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a.Problematika pendidikan di Indonesia terkonsentrasi pada kesenjangan mutu pendidikan antara dua kawasan Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan, rendahnya standar pengupayahan pendidik dan terbatasnya kontribusi dan partisipasi masyarakat.
b.Pemanfaatan SDM belum tepat guna dan tepat sasaran.karena dipengaruhi oleh dua lingkungan organisasi atau lembaga yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
c.Upaya meningkatkan peringkat IPM di Sulawesi Selatan menjadi 10 besar di Indonesia sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang mampu ditindaklanjuti oleh aparat di daerah, masyarakat dan stakeholder lain dengan berpedoman pada tiga indicator IPM: Usia Harapan Hidup (longevity), Pengetahuan (knowledge) dan Standar Hidup (standard of living) bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGEMBANGAN / PENINGKATAN HUMAN RESOURCE UTILIZATION ( PEMANFAATAN SDM )

Eksistensi organisasi pada era modern sekarang ini senantiasa berbenturan dengan berbagai konsekuensi yang terkadang membawa dampak positif tapi juga dampak yang sifatnya negative. Pemanfaatan SDM sebagai komponen dominan dalam melangsungkan suatu pekerjaan sangat dipengaruhi oleh factor lingkungan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan itu terdiri dari dua dimensi yaitu :

I.Faktor Lingkungan Internal merupakan komponen-komponen dari dalam organisasi yang mempengaruhi organisasi dan merupakan komponen yang dapat dikendalikan ( controllable factor ).

II.Faktor Lingkungan Eksternal merupakan komponen-komponen yang berasal dari luar organisasi dan merupakan komponen yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable factor ).

Organisasi modern berada pada suatu lingkungan yang terus berubah dan sarat dengan tantangan,dan dimana organisasi formal memiliki pengaruh yang kecil dan sifatnya terbatas pada masyarakat.Tantangan-tantangan dari aspek lingkungan ini mempengaruhi jalannya organisasi dan mempengaruhi berbagai kebijakan dan paktek organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagaimana ditegaskan oleh Robert L. Mathis, (1976) “ Environment factors has had a profound impact on human resources management function.With the rapid of technology,geographical expansion influence, and rapid social and political change, organization and human resource department are constantly pressured to adapt and grow to meet the new environment “ (Faktor-faktor lingkungan harus memiliki satu pengaruh yang besar pada fungsi manajemen sumber daya manusia. Dengan pertumbuhan teknologi yang pesat,penambahan penduduk yang terus bertambah berpengaruh pada organisasi dan perubahan social dan politik yang cepat, Organisasi dan bidang sumber daya manusia terus-menerus ditekan untuk beradaptasi dan bisa menemukan lingkungan yang baru).

Faktor lingkungan internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadapa pemanfaatan SDM dalam pengimplementasian setiap bidang kerja yang dihadapi. Dampak lingkungan eksternal diprioritaskan pada tantangan yang datang dari luar diri atau lembaga yang berpotensi mempengaruhi proses dan hasil kerja. Sementara factor lingkungan internal terkonsentrasi pada tantangan yang bersumber dari dalam diri dan lembaga yang sifatnya mengganjal pergerakan, mobilitas dan kegiatan rutin suatu pekerjaan.
Secara lebih detail factor-faktor yang berpemgaruh pada pemanfaatan SDM dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.Faktor Eksternal
a.Pengaruh kondisi ekonomi terhadap SDM, terindikasi melalui :perluasan dan kemajuan perekonomian, desakan terhadap nilai mata uang nasional, desakan benefit yang tinggi, desakan kondisi kerja yang lebih baik dan resesi ekonomi.
b.Pengaruh tuntutan dunia Internasional, terindikasi melalui : ethnosentisme, sentralisasi dan desentralisasi, hak-hak pekerja, repatriasi, kantor transfer internasional dan benefit internasional.
c.Pengaruh nilai budaya dan norma social, terindikasi melalui : sikap dan perilaku, penggunaan obat terlarang, kebebasan seksual, tingkat partisipasi wanita, keagamaan, kasta atau suku bangsa tertentu.
d.Pengaruh demografi, terindikasi meliputi : tingkat pendidikan, perbedaan etnis/ras, usia, jenis kelamin, persentase populasi, pertumbuhan migrant/migrasi
e.Pengaruh tuntutan profesionalitas, terindikasi melalui : keahlian dan ketrampilan, kelayakan profesi, interdisipliner bidang ilmu, kepemimpinan dan keahlian masyarakat.
f.Pengaruh teknologi, terindikasi melalui : kemampuan artificial, renivasi industry, otonomisasi.
g.Pengaruh geografis,terindikasi melalui : tingkat konpensasi, jaminan keamanan, sarana dan prasarana pendukung.

2.Faktor Internal
Selain factor eksternal ada pula factor inrternal yang ikut mempengaruhi lingkungan kerja organisasi dimana menjadi sasaran pengimplementasian/sasran pemanfaatan SDM. Faktor internal dimaksud meliputi :
a.Serikat kerja,dimana menjadi wadah yang megakomodir semua kepentingan, hak-hak pekerja dan juga kewajiban manajerial lembaga.
b.Sistem Informasi,sebagai wahana dan alat (tools) pekerja untuk mengakses semua hal yang berkaitan kerja yang menjadi tanggung jawabnya,termasuk juga pemanfaatan kompetensi dan sumber daya pekerja yang mampu menunjang pelaksanaan tugas rutinnya.
c.Budaya Kerja/Etos Kerja lembaga, menjadi sentral tampilan kualitas diri yang dimiliki pekerja yang mencakup : perubahan sikap ( attitude),motivasi kerja dan apresiasi yang diberikan pihak manajerial sebagai sebuah stimulasi bagi pekerja.
d.Konflik Internal lembaga, merupakan dampak negative yang menjadi kendala bagi keolangsungan kegiatan lembaga secara baik.Pemanfaatan SDM disini lebih diarahkan pada kapabilitas seorang pimpinan lembaga/organisasi dalam menetralisir semua konflik yang terjadi dalam organisasi, baik konflik horizontal maupun konflik vertical.
Melalui pengidentifikasian pemanfaatan SDM secara lebih detail dalam operasi kinerja sebuah lembaga, maka sebenarnya sudah menjadi indikasi bahwa tindakan kesadaranpun mulai hadir dalam suatu lembaga untuk mencapai perbaikan aksi nyatanya.Faktor Eksternal dan Internal yang member dampak pada pelaksanaan tugas suatu lembaga/organisasi menjadi sebuah kewajaran.Tapi menjadi persolannya yaitu bagaimana pengerak lembaga tersebut bisa keluar dari kemelut yang tengah dihadapi.Pengaruh factor eksternal dapat diminimalisir oleh lembaga apabila sudah Nampak keseimbangan antara sasaran lembaga dengan tingkat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada dunia secara global. Hal ini akan mengarah pada penciptaan kualitas ilmu dan pengetahuan pekerja dalam menghadapi arus kemajuan yang semakin kompetitif.
Disisi lain upaya meningkatkan kualitas diri pimpinan dan pekerja pada sebuah lembaga adalah mutlak dilakukan. Hal ini terarah pada penciptaan sikap dan motivasi kerja yang baik, kesadaran individu pekerja bahwa apapun tugas yang dilakukan adalah suatu pengabdian mulia bagi orang lain dan bagi pimpinan lembaga tindakan pencegahan terhadap potensi konflik internal menjadi tugas utama selain membuka akses usaha melaui penggunaan jaringan informasi yang tepat. Dengan memberdayakan semua potensi dan kekuatan yang terdapat pada lembaga dengan cara mengurangi kelemahan termsuk langkah solusi terhadap pemanfaatan SDM, maka tujuan akhir dari organisasi dapat tercapai yaitu melalui peluang dan akses kepentingan serta memperkecil tantangan yang kerapkali mempengaruhi kerja lembaga.Hal demikian jika terealisasi secara baik,maka akan mengindikasikan efektivitas dari pemberdayaan fungsi dan kegunaan SDM bagi lembaga dan masyarakat.

ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEBAGAI LOKOMOTIF PENGEMBANGAN SDM INDONESIA DAN DAERAH.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) Indonesia Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa terdapat dua hal yakni kekuatan sekaligus peluang dan kelemahan sekaligus tantangan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pada bagian penjelasan RPJP point C mengisyaratkan bahwa disamping ada peluang yang ingin direbut dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga terdapat tantangan yang harus diminimalisir dampaknya bagi pembangunan bangsa Indonesia.
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai satu kekuatan diharapkan dapat meningkatkan peranannya untuk merebut berbagai peluang yang ada pada perubahan dunia saat ini. Secara tegas kekuatan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu mengarah pada sasaran sebagai berikut :

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan Iptek mengalami peningkatan.Berbagai hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industry dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat meskipun tergolong sangat rendah di tingkat internasional. Hal ini mengidentifikasikan peningkatan kegiatan penelitian,transparansi ilmiah dan aktivitas desiminasi hasil penelitian dan pengembangan.
2. Kemampuam nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan Iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh masih rendahnya sumbanga Iptek di sector produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahny sinerji kebijakan, belum berkembangnya budaya Iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya Iptek.
Sebaliknya pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai satu kelemahan diharapkan dapat memperkecil tantangan yang akan dihadapi. Argumentasi yang menunjukkan kelemahan pada bagian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu terindikasi pada gagasan berikut.”Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan.Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk memenuhi hajat hidup bangsa,menciptakan rasa aman, memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energy dan pangan, memperkuat sinerjitas kebijakan iptek dan mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat. Hal lain yang perlu ditingkatkan yaitu : meningkatkan komitmen bangsa terhadap iptek, mengatasi degradasi lingkungan, mengantisiapasi dan menanggulangi bencana alam serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana prasarana maupun pembiayaan iptek.
Berdasarkan arahan RPJP Nasional ini dapat diuraikan kajian deskriptif mengenai isu-isu strategis pengembangan pendidikan sebagai penggerak utama penciptaan kualitas SDM sebagai berikut :
Identifikasi masalah Pendidikan secara nasional dan daerah

1. Masalah Pendidikan skala nasional, meliputi :
-. Muatan Kurikulum dan sistem pendidikan yang sifatnya sentralistik
-. Distribusi sarana dan media pembelajaran yang tidak seimbang
-. Kualitas pendidik yang belum merata
-. Disparitas antar wilayah di Indonesia
-. Terbatasnya anggaran pendidikan

2. Masalah pendidikan skala daerah, meliputi :
-. Kurikulum pembelajaran yang tidak sinkron(non link and mtch) dengan potensi dan karakteristik daerah
-. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan
-. Kualitas pendidik relative rendah
-. Letak geografis daerah yang sulit dijangkau
-. APBD lebih terfokus pada pembangunan fisik semata bukan manusia (non human centre on development).
Dalam mengidentifikasi masalah pendidikan untuk skala nasional, perhatian pemerintah lebih difokuskan pada muatan pembelajaran yang bersifat nasional,baik sistem pembelajaran yang dipakai maupun sarana prasarana penentu utama berlangsungnya proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan didominasi oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sementara itu sudah ada regulasi yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Merujuk pada undang-undang ini, maka terjadi berbagai perubahan untuk dan pengalihan kewenangan dari pusat kepada daerah (sentralisasi ke desentralisasi).
Perubahan paradigma yang berlaku secara nasional itu berdampak pula pada system penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi, meski dalam skala terbatas.Misalnya pada kurikulum pembelajaran,dimana terdapat perimbangan muatan pembelajaran untuk kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Sedangkan standar kelulusan masih menggunakan standar yang bersifat nasional dengan indicator kegiatan yaitu Ujian Akhir Nasional. Pada sisi lain terdapat pula dua sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan,dari APBN dan APBD.

Jadi, menurut opini pribadi saya isu strategis untuk pengembangan SDM pendidikan adalah :
1. Kesenjangan yang signifikan mutu pendidikan antara Wilayah Barat Indonesia dan kawasan Timur Indonesia, dilihat dari aspek geografis, sarana prasarana, akses informasi pendidikan dan tenaga pendidik.
2. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan pendidikan skala nasional dan daerah, dilihat dari aspek penggunaan teknologi pendidikan, tempat penampungan warga belajar yang layak dan kontribusi masyarakat yang relative rendah.
3. Peningkatan SDM pendidik yang cenderung stagnant tanpa tindakan peningkatan kualitas pendidik yang mana selanjutnya akan berimbas pada hasil belajar siswa pada lembaga pendidikan formal dan non formal.
4. Tingkat kesejahteraan guru relative rendah,dilihat dari gaji dan tunjangan guru serta insentif lainnya yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pencerah bagi generasi mendatang.