Indeks Pembangunan Manusia merupakan indicator utama keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh suatu Negara,khususnya bagi Negara berkembang. Penetapan peringkat IPM/HDI bagi Negara berkembang didasarkan pada tiga dimensi berikut : 1).Usia harapan hidup (longevity),2).Pengetahuan (knowledge) dan 3).Standar hidup (standard of living).Berpedoman pada tiga dimensi tersebut, maka UNDP sebagai salah satu organisasi kerja PBB telah menetapkan bahwa bangsa Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 an Negara berkembang di seluruh dunia.tertinggalnya bangsa Indonesia dari Negara berkembang lain di Asia khususnya kawasan Asia Tenggara memacu pemerintah untuk mencari berbagai langkah alternative untuk menaikan peringkatnya.Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut sepenuhnya diserahkan kembali kepada setiap daerah (Provinsi dan Kota/kabupaten) agar melakukan upaya progresif demi meningkatkan pembangunan bagi tiga dimensi tersebut.
Tiga dimensi itu dapat dioptimalkan melalui kegiatan yang nyata, tepat dan berkesinambungan dengan menampilkan peran aktif semua komponen di daerah, baik pemerintah daerah, stakeholder maupun masyarakat secara menyeluruh. Untuk indikator usia harapan hidup didukung oleh program konkrit seperti : 1).perbaikan kesehatan masyarakat, 2).pencegahan penyakit menular yang membahayakan, 3).pembangunan sarana dan prasarana kesehatan,dan 4). Peningkatan standar gizi makanan dan minuman agar lebih hegienis. Indikator pengetahuan dapat ditingkatkan melalui program seperti; 1).pemberantasan melek huruf pada masyarakat,2).Pemberantasan angka buta huruf. Sementara itu,indicator standar hidup dapat diukur dengan program seperti : 1).daya beli masyarakat,2).pemenuhan kebutuhan dasar ( basic needs) dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini baru berada peringkat 23 dari 33 Provinsi di Indonesia. Posisi ini bila disbanding provinsi lain di wilayah Timur Indonesia, maka termasuk rendah. Ironisnya Provinsi Sulawesi Selatan adalah pioneer bagi kawasan Timur Negara kita.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendesain program pembangunan menjadikan peningkatan IPM sebagai agenda prioritas pembangunan dengan berbasis pada potensi SDM dan SDA yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan suatu kepedulian serius dari pemerintah daerah untuk memperbaiki peringkat IPM yang terbilang merosot rendah.Partisipasi masyarakat dan dukungan aktif semua aparat di daerah adalah kunci keberhasilan perjuangan dimaksud.
Upaya mengaktualkan agenda priorotas tersebut dalam mencapai keberhasilannya dapat dilakukan dengan rancangan program/tawaran program berikut:
1.Untuk Usia Harapan Hidup ( longevity ) yang didukung oleh program : a).perawatan masyarakat kelompok marginal secara intensif dengan standar biaya yang terjangkau, b).Relokasi penyakit menular yang membahayakan, c) pencanangan lingkungan permukiman yang bersih di area kota dan desa, d). Perbaikan gizi masyarakat teristimewa anak-anak, e).pengawasan melekat terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat kimia.
2.Untuk peningkatan pengetahuan ( knowledge ) dapat didukung oleh program: a).Aksi pemberantasan buta huruf bagi masyarakat untuk semua kategori usia, b). Penetapan usia sekolah skala daerah, c).pembukaan lembaga pendidikan tingkat dasar non formal, d).pemberdayaan dan fasilitasi kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang pengembangan kualitas SDM.
3.Untuk penciptaan standar hidup ( standard of living ) dapat didukung oleh program : a).Daya beli masyarakat, b).pendapatan perkapita daerah di tingkatkan, c).Kompromi harga pasar antara pemerintah dan pengusaha/pedagang.
Melalui rancangan program yang ditawarkan ini, kontribusinya akan berdampak pada perbaikan peringkat IPM di Sulawesi Selatan. Upaya mengaktualisasikan obsesi pemerintah tersebut hanya dapat nyata apabila didukung oleh suatu partisipasi aktif dari semua komponen di daerah. Interkoneksi antara semua kekuatan di daerah akan menghadirkan sebuah semangat dan kerjasama yang kokoh,ulet dan terampil dalam menyongsong keberhasilan pembangunan IPM itu sendiri.
Secara obyektif saja, dapat dikatakan bahwa upaya menaikan IPM di provinsi ini,terkesan hanya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sementara komponen lain seperti masyarakat berperan sebagai obyek semata. Padahal seyogianya pemberdayaan dan pemanfaatan SDM setidaknya lebih optimal sebagai perwujudan pengabdian terbaik dari masyarakatnya bagi daerahnya sendiri. Argumentasi lain yang dapat diangkat sebagai asumsi lepas yakni bahwa perbandingan kualitas SDM Provinsi Sulawesi Selatan lebih siap baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai tambahan pula bahwa secara demografi,penduduk daerah ini terhitung padat dari keseluruhan provinsi di wilayah Timur Indonesia. Kepadatan ini terkonsentrasi pada daerah-daerah di luar kota Makassar(kabupaten-kabupaten). Bila parameter yang digunakan untuk menentukan kapasitas penduduk tersebut sesuai indicator yang dipakai oleh IPM, maka hasilnya sebagaimana adanya.
Sebaliknya cara yang dipakai sekarang yakni membebaskan biaya untuk tiga perjuangan daerah ( Longevity, Knowledge dan Standard of living )adalah baik dari sisi kemampuan public, tapi membawa dampak lain yang cenderung negative. Alasannya bahwa kebijakan ini melemahkan semangat dan kemauan kerja/daya dan usaha masyarakat, melainkan hanya tetap pasrah pada keadaan sambil mengahrapkan bantuan dari pemerintah. Lebih fatalnya lagi jika terjadi pergantian pejabat pemerintahan di daerah akan menghantar masyarakat pada ambang yang tidak menentu,dimana mekanisme ini berubah seperti sediakala. Disinilah kredibilitas pemerintah dimata masyarakat menjadi surut. Oleh karena itu, sebaiknya diberikan keringanan bukan penghapusan terhadap biaya untuk tiga indicator IPM tersebut.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian tiga permasalahan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
a.Problematika pendidikan di Indonesia terkonsentrasi pada kesenjangan mutu pendidikan antara dua kawasan Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan, rendahnya standar pengupayahan pendidik dan terbatasnya kontribusi dan partisipasi masyarakat.
b.Pemanfaatan SDM belum tepat guna dan tepat sasaran.karena dipengaruhi oleh dua lingkungan organisasi atau lembaga yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
c.Upaya meningkatkan peringkat IPM di Sulawesi Selatan menjadi 10 besar di Indonesia sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang mampu ditindaklanjuti oleh aparat di daerah, masyarakat dan stakeholder lain dengan berpedoman pada tiga indicator IPM: Usia Harapan Hidup (longevity), Pengetahuan (knowledge) dan Standar Hidup (standard of living) bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar